IACPP Mengharapkan Pesta Demokrasi Rakyat Berlangsung dengan Baik dan Aman

0
Pengurus IACPP

Pemerintah menetapkan 27 Juni sebagai libur nasional. Penetapan libur ini berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak 2018 yang akan digelar di 171 daerah meliputi 17 Propinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.

Menjelang Pilkada dapat kita rasakan adanya gesekan di masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan calon yang mereka dukung. Untuk meminimalisir hal ini, pihak pemangku kepentingan keamanan telah melarang setiap kegiatan yang berhubungan dengan aksi pawai Pilkada dan aktivitas politik lainnya selama masa tenang sebelum tanggal 27 Juni 2018.

Akan ada hal-hal yang tidak diinginkan menjelang, pada saat dan setelah Pilkada seperti intimidasi, isu sara, jual beli suara, manipulasi pemilih, perusakan kertas suara, manipulasi hasil rekapitulasi suara, demonstrasi dan tindak kekerasan dari pendukung calon yang kalah.

IACPP (International Association of Crime Prevention Practitioners) sebagai asosiasi para Praktisi Pencegahan Kejahatan, menghimbau pada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi daerah dengan menggunakan hak pilih secara baik dan bertanggung jawab untuk memilih pemimpinnya dengan nurani.

“Gunakan kebebasan hak pilih dengan maksimal dan hindari adanya tekanan-tekanan dan iming-iming apapun.” ujar Presiden IACPP, Drs. Darly Siregar, M.Si, ICPS, CCPS, CATS.

Kami menghimbau masyarakat untuk hindari memposting berita-berita yang belum ada kepastiannya di media sosial, tidak menggunakan atribut salah satu calon kepala daerah pada hari pemungutan suara, laporkan kepada petugas keamanan apabila mendapatkan intimidasi pada saat akan melakukan pemilihan dan apabila menyaksikan ada kecurangan yang terjadi, segera laporkan ke pihak yang berwenang beserta buktinya.

Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap adanya gangguan keamanan seperti kerusuhan, aksi terror dan sebagainya.

IACPP meyakini Pilkada serentak ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya, sehingga menjadikan daerahnya lebih baik serta akan meningkatan perekonomi masyarakat daerah tersebut.

“Para pemangku kepentingan keamanan diharapkan telah mempunyai strategi dalam pencegahan potensi konflik dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.” tutup Darly.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here